Selasa, 06 Januari 2009
Yudhi Koesworodjati, S.E., M.P.A.
TIDAK kenal! Tidak tahu! Itulah jawaban umum sebagian besar stake holder Kota Bandung tentang program Sister City. Padahal, salah satu kota besar di Indonesia yang sudah mengembangkan program Sister City, bahkan dijadikan model pengembangan Sister City di Indonesia, adalah Kota Bandung.
Beberapa program Sister City yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung adalah penandatanganan MOU Kota Bandung dan Braunschweig Jerman (Juni 1960), April 1990 penandatanganan MOU oleh Walikotamadya Dati II Bandung saat itu Ateng Wahyudi, dan Wali Kota Fort Worth Bob Bolen, 25 Agustus 1997 penandatanganan MOU antara Kota Bandung saat Wali Kotanya Wahyu Hamidjadja dengan Kota Suwon Korea, 21 September 2006 penandatanganan MOU antara Pemkot Bandung yang dilakukan Wali Kota Dada Rosada dengan Wali Kota Yingkou dan Li Zhou, Cina, dan terakhir dalam penjajakan dengan Kota Hamamatsu (Sumber: Subbagian Hubungan Antarkelembagaan Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung).
Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, mirisnya realitas yang ada menunjukkan bahwa manfaat Sister City belum dirasakan semua lapisan masyarakat Kota Bandung, bahkan banyak yang tidak mengenal program Sister City, selain hanya dapat dikenali melalui tugu Sister City yang dibangun di beberapa sudut jalan Kota Bandung. Padahal, salah satu solusi meningkatkan fundamental ekonomi dalam kerangka mengembangkan ekonomi daerah adalah dengan mengembangkan network pemerintahan yang merupakan bagian dari pembentukan capacity building untuk mewujudkan good governance yang mengarah pada keuntungan bersama. Kenyataan bahwa daerah pasti memiliki berbagai keterbatasan untuk melakukan berbagai pengembangan merupakan alasan substansial dimungkinkannya proses belajar sendiri dan kolaborasi dengan pihak lain, yang memungkinkan daerah memiliki kebebasan untuk saling belajar dan membagi pengalaman (action and learning by doing), yang salah satunya adalah dengan mengembangkan model Sister City dengan kota di negara lain sehingga akan terjadi spillover pengalaman dari tempat lain, melalui suatu "jaringan kerja" yang terencana. Kolaborasi Sister City pada gilirannya akan sangat membantu proses belajar cepat di daerah, menciptakan linkage kepentingan yang lebih luas (broad-base).
Untuk itu penanganan permasalahan Sister City memerlukan kebijakan yang lebih bersifat komprehensif dan lintas sektoral. Pengembangan Sister City tidak dapat berdiri sendiri (merupakan produk kolektif) sehingga manfaat maksimal hanya dapat dicapai bila pertumbuhan Sister City ini selaras dengan usaha pemeliharaan dan pengembangan sektor lainnya. Pembangunan Sister City juga harus mempertimbangkan daya dukung kota karena pengembangan Sister City ini akan berdampak luas tidak saja akan meningkatkan peranan Sister City ini secara ekonomi, tetapi menjadi multiplier effect bagi pengembangan sektor lain.
Hal ini membutuhkan upaya nyata dalam bentuk optimalisasi manajemen Sister City Kota Bandung, baik pada tataran perencanaan, analisis hingga implementasi dan pengendaliannya secara ter-integrated, unified, dan comprehensive sehingga Sister City dapat lebih meningkatkan pengembangan ekonomi kota.
Mudah-mudahan penyelenggara Pemerintahan Kota Bandung yang menjadikan program Sister City sebagai jembatan bagi potensi masyarakat Kota Bandung untuk berkembang dalam masyarakat dunia dan menjadikan payung bagi pengembangan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dunia (misi Sister City Kota Bandung) dapat tercapai. (Penulis, dosen tetap FE Unpas, anggota Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung dan anggota Forum Pemasaran Kota Bandung)**Sumber: galamedia.com
Yudhi Koesworodjati, S.E., M.P.A.
TIDAK kenal! Tidak tahu! Itulah jawaban umum sebagian besar stake holder Kota Bandung tentang program Sister City. Padahal, salah satu kota besar di Indonesia yang sudah mengembangkan program Sister City, bahkan dijadikan model pengembangan Sister City di Indonesia, adalah Kota Bandung.
Beberapa program Sister City yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung adalah penandatanganan MOU Kota Bandung dan Braunschweig Jerman (Juni 1960), April 1990 penandatanganan MOU oleh Walikotamadya Dati II Bandung saat itu Ateng Wahyudi, dan Wali Kota Fort Worth Bob Bolen, 25 Agustus 1997 penandatanganan MOU antara Kota Bandung saat Wali Kotanya Wahyu Hamidjadja dengan Kota Suwon Korea, 21 September 2006 penandatanganan MOU antara Pemkot Bandung yang dilakukan Wali Kota Dada Rosada dengan Wali Kota Yingkou dan Li Zhou, Cina, dan terakhir dalam penjajakan dengan Kota Hamamatsu (Sumber: Subbagian Hubungan Antarkelembagaan Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung).
Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, mirisnya realitas yang ada menunjukkan bahwa manfaat Sister City belum dirasakan semua lapisan masyarakat Kota Bandung, bahkan banyak yang tidak mengenal program Sister City, selain hanya dapat dikenali melalui tugu Sister City yang dibangun di beberapa sudut jalan Kota Bandung. Padahal, salah satu solusi meningkatkan fundamental ekonomi dalam kerangka mengembangkan ekonomi daerah adalah dengan mengembangkan network pemerintahan yang merupakan bagian dari pembentukan capacity building untuk mewujudkan good governance yang mengarah pada keuntungan bersama. Kenyataan bahwa daerah pasti memiliki berbagai keterbatasan untuk melakukan berbagai pengembangan merupakan alasan substansial dimungkinkannya proses belajar sendiri dan kolaborasi dengan pihak lain, yang memungkinkan daerah memiliki kebebasan untuk saling belajar dan membagi pengalaman (action and learning by doing), yang salah satunya adalah dengan mengembangkan model Sister City dengan kota di negara lain sehingga akan terjadi spillover pengalaman dari tempat lain, melalui suatu "jaringan kerja" yang terencana. Kolaborasi Sister City pada gilirannya akan sangat membantu proses belajar cepat di daerah, menciptakan linkage kepentingan yang lebih luas (broad-base).
Untuk itu penanganan permasalahan Sister City memerlukan kebijakan yang lebih bersifat komprehensif dan lintas sektoral. Pengembangan Sister City tidak dapat berdiri sendiri (merupakan produk kolektif) sehingga manfaat maksimal hanya dapat dicapai bila pertumbuhan Sister City ini selaras dengan usaha pemeliharaan dan pengembangan sektor lainnya. Pembangunan Sister City juga harus mempertimbangkan daya dukung kota karena pengembangan Sister City ini akan berdampak luas tidak saja akan meningkatkan peranan Sister City ini secara ekonomi, tetapi menjadi multiplier effect bagi pengembangan sektor lain.
Hal ini membutuhkan upaya nyata dalam bentuk optimalisasi manajemen Sister City Kota Bandung, baik pada tataran perencanaan, analisis hingga implementasi dan pengendaliannya secara ter-integrated, unified, dan comprehensive sehingga Sister City dapat lebih meningkatkan pengembangan ekonomi kota.
Mudah-mudahan penyelenggara Pemerintahan Kota Bandung yang menjadikan program Sister City sebagai jembatan bagi potensi masyarakat Kota Bandung untuk berkembang dalam masyarakat dunia dan menjadikan payung bagi pengembangan kegiatan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat dunia (misi Sister City Kota Bandung) dapat tercapai. (Penulis, dosen tetap FE Unpas, anggota Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung dan anggota Forum Pemasaran Kota Bandung)**Sumber: galamedia.com