Jumat, 08 Oktober 2010
Oleh: Yudhi Koesworodjati, S.E., M.P.A.
JAWA Bar
at sebagai bagian integral dari perekonomian nasional tentunya membutuhkan suatu rencana strategis yang meliputi pengembangan sektor-sektor ekonomi andalan yang menjadi core business, terutama pariwisata. Sudah saatnya pemangku kepentingan Jabar memprioritaskan pariwisata yang ditangani secara terpadu oleh berbagai pihak secara sinergis, kondusif, dan berkelanjutan karena pariwisata adalah produk kolektif.
Kota dan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata, masih banyak yang ingin mengembangkan pariwisatanya, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu sinergi pemahaman dan tindakan yang dilakukan dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaannya, antara legislatif dan eksekutif, terutama kepala daerah. Inpres Nomor 16 Tahun 2005 (yang menginstruksikan kepala daerah untuk mendorong kepariwisataan) seharusnya dilanjutkan kepala daerah untuk menunjuk playing captain yang menyutradarai perkembangan pariwisata. Playing captain dapat ikut bermain ataupun tidak, namun mempunyai kewenangan yang memadai, menguasai strategi permainan dan para pemainnya, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan dibekali dengan kelembagaan yang kuat serta sumber daya yang mencukupi.
Jika pariwisata ditempatkan sebagai sektor strategis, maka perlu ada komitmen yang konsisten dengan kelembagaan yang mantap dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya. Jika diukur dari tugasnya untuk mendatangkan PAD di satu sisi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas di sisi lainnya, maka perlu sumber daya yang lebih besar dan kuat dari yang dialokasikan sekarang. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dilakukan pula oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bukan hanya untuk stake holder pelaku kepariwisataan yang bermain secara langsung (PHRI, ASITA, HIPHI, PUTRI, ASPERAPI, dan lainnya), melainkan juga harus dapat menjangkau kelembagaan yang mendukung kepariwisataan secara keseluruhan (transportasi wisata, taksi, lingkung seni, kompepar, LSM, organisasi masyarakat, dan sebagainya).
Sembilan paket wisata di Jawa Barat yang disampaikan oleh Kadisbudpar Jabar sudah baik, namun mungkin pelaksanaan pengembangan destinasinya perlu bertahap menjadi 3 terlebih dahulu (meniru Provinsi Bali) agar lebih fokus dan menjadi success story untuk mengembangkan destinasi lainnya, di samping faktor internal yang menjadi hambatan seperti kekuatan kelembagaan/institusi, sumber daya manusia, dan sumber daya dana.
Seluruh mata rantai dan jejaring pariwisata tidaklah mungkin dikendalikan atau diarahkan oleh satu kantor yang mengurusi kepariwisataan (baca: Disparbud) Jawa Barat untuk tingkat provinsi, dan SKPD yang mengurus kepariwisataan dengan berbagai nomenklatur di tingkat kota/kabupaten, tapi harus oleh pucuk pimpinannya (gubernur, walikota/bupati) didukung legislatif, dengan cara mMengeluarkan kebijakan yang menempatkan kepariwisataan sebagai salahsatu prioritas utama pembangunan daerahnya. Dengan demikian percepatan pembentukan citra destinasi masing-masing kabupaten/kota akan cepat terwujud, dan pada ahirnya akan terwujud pula citra destinasi Jawa Barat.
Banyak sekali masalah yang akan dihadapi oleh Gubernur, terutama untuk merobah mindset para walikota dan Bupatinya, namun bukan suatu hal yang sulit untuk mengatasinya. Seperti, sudah saatnya Jawa Barat memiliki Badan Promosi Pariwisata (BPP) Jawa Barat, sesuai amanat UU Kepariwisataan No. 10/2009, untuk menjembatani segala hal tentang pariwisata dan legal untuk mencari sponsor. Jika kota lain penerima ITA 2009 sebagian besar sudah memilikinya jauh sebelum UU itu ada, maka kita tidak perlu menunggu Peraturan Pemerintah (PP) atas UU tersebut, karena UU Kepariwisataan No.9 Tahun 1990 juga sampai tahun 2009 PP-nya tak kunjung muncul sampai terganti dengan UU yang baru 19 tahun kemudian.
Ada beberapa alasan mengapa pariwisata dapat dijadikan lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, di antaranya; pertama, sektor pariwisata adalah industri yang mempunyai multiplier effect, tricklingdown, dan spillout effect paling banyak dan bisa bersinergi dengan local home industry. Kedua, industri ini sumber bahan bakunya tidak pernah habis. Ketiga, dalam industri ini tidak ada istilah over supply, karena karakteristik (yang khas) yang dijual oleh setiap tempat pasti berbeda antar daerah/negara. Keempat, terbukti bahwa industri ini relatif tidak terpengaruh situasi resesi/krisis ekonomi pada suatu negara. Kelima, investasinya relatif lebih kecil. Keenam, melibatkan masyarakat (community based). Ketujuh, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerah di berbagai sektor. Kedelapan, berdaya saing tinggi. Kesembilan, menumbuhkan rasa percaya diri, kebanggaan, tanggungjawab, dan kebanggaan nasional bagi masyarakat. Kesepuluh, pariwisata cukup rentan pula terhadap gangguan internal maupun eksternal, mudah recover bila ada gangguan dengan melakukan media counter yang tepat.
Contoh di Jawa Barat mungkin kurang lebih: Bogor dengan menu botanical garden, Cianjur dengan alam (tracking, mountain bike, hang giding, dll.)/tea plantation, Sukabumi dengan Palabuhanratu (watersport laut), Cimahi dengan kebun tematik, Kota Bandung dengan belanja, kuliner, dan heritage, Kab. Bandung dengan Tangkubanparahu dan alam (light offroad, arung jeram, dll.) di selatan Kota Bandung, Subang dengan Ciater dan Blanakan, Purwakarta dengan watersport dan mancing di Jatiluhur, Garut dengan Cipanas, dan seterusnya. Kota Bandung dijadikan sebagai pusat distribusi untuk wisatawan yang datang, baik melalui udara maupun darat (tol dan kereta api).
Oleh karena itu Jawa Barat, menetapkan atau menguatkan kepariwisataan sebagai core business penting, menyokong, membantu, dan mendorong kota dan daya tarik unggulannya. Dengan demikian, pembangunan di Jawa Barat menjadi lebih fokus, seluruh sektor termasuk infrastruktur pasti dengan sendirinya akan tertata, dimulai dari wilayah-wilayah destinasi, dan itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat. (Penulis adalah Dosen Tetap FE Unpas dan Anggota Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung)** Sumber : klik-galamedia.com
at sebagai bagian integral dari perekonomian nasional tentunya membutuhkan suatu rencana strategis yang meliputi pengembangan sektor-sektor ekonomi andalan yang menjadi core business, terutama pariwisata. Sudah saatnya pemangku kepentingan Jabar memprioritaskan pariwisata yang ditangani secara terpadu oleh berbagai pihak secara sinergis, kondusif, dan berkelanjutan karena pariwisata adalah produk kolektif.Kota dan kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata, masih banyak yang ingin mengembangkan pariwisatanya, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu sinergi pemahaman dan tindakan yang dilakukan dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaannya, antara legislatif dan eksekutif, terutama kepala daerah. Inpres Nomor 16 Tahun 2005 (yang menginstruksikan kepala daerah untuk mendorong kepariwisataan) seharusnya dilanjutkan kepala daerah untuk menunjuk playing captain yang menyutradarai perkembangan pariwisata. Playing captain dapat ikut bermain ataupun tidak, namun mempunyai kewenangan yang memadai, menguasai strategi permainan dan para pemainnya, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan dibekali dengan kelembagaan yang kuat serta sumber daya yang mencukupi.
Jika pariwisata ditempatkan sebagai sektor strategis, maka perlu ada komitmen yang konsisten dengan kelembagaan yang mantap dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakannya. Jika diukur dari tugasnya untuk mendatangkan PAD di satu sisi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas di sisi lainnya, maka perlu sumber daya yang lebih besar dan kuat dari yang dialokasikan sekarang. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dilakukan pula oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bukan hanya untuk stake holder pelaku kepariwisataan yang bermain secara langsung (PHRI, ASITA, HIPHI, PUTRI, ASPERAPI, dan lainnya), melainkan juga harus dapat menjangkau kelembagaan yang mendukung kepariwisataan secara keseluruhan (transportasi wisata, taksi, lingkung seni, kompepar, LSM, organisasi masyarakat, dan sebagainya).
Sembilan paket wisata di Jawa Barat yang disampaikan oleh Kadisbudpar Jabar sudah baik, namun mungkin pelaksanaan pengembangan destinasinya perlu bertahap menjadi 3 terlebih dahulu (meniru Provinsi Bali) agar lebih fokus dan menjadi success story untuk mengembangkan destinasi lainnya, di samping faktor internal yang menjadi hambatan seperti kekuatan kelembagaan/institusi, sumber daya manusia, dan sumber daya dana.
Seluruh mata rantai dan jejaring pariwisata tidaklah mungkin dikendalikan atau diarahkan oleh satu kantor yang mengurusi kepariwisataan (baca: Disparbud) Jawa Barat untuk tingkat provinsi, dan SKPD yang mengurus kepariwisataan dengan berbagai nomenklatur di tingkat kota/kabupaten, tapi harus oleh pucuk pimpinannya (gubernur, walikota/bupati) didukung legislatif, dengan cara mMengeluarkan kebijakan yang menempatkan kepariwisataan sebagai salahsatu prioritas utama pembangunan daerahnya. Dengan demikian percepatan pembentukan citra destinasi masing-masing kabupaten/kota akan cepat terwujud, dan pada ahirnya akan terwujud pula citra destinasi Jawa Barat.
Banyak sekali masalah yang akan dihadapi oleh Gubernur, terutama untuk merobah mindset para walikota dan Bupatinya, namun bukan suatu hal yang sulit untuk mengatasinya. Seperti, sudah saatnya Jawa Barat memiliki Badan Promosi Pariwisata (BPP) Jawa Barat, sesuai amanat UU Kepariwisataan No. 10/2009, untuk menjembatani segala hal tentang pariwisata dan legal untuk mencari sponsor. Jika kota lain penerima ITA 2009 sebagian besar sudah memilikinya jauh sebelum UU itu ada, maka kita tidak perlu menunggu Peraturan Pemerintah (PP) atas UU tersebut, karena UU Kepariwisataan No.9 Tahun 1990 juga sampai tahun 2009 PP-nya tak kunjung muncul sampai terganti dengan UU yang baru 19 tahun kemudian.
Ada beberapa alasan mengapa pariwisata dapat dijadikan lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, di antaranya; pertama, sektor pariwisata adalah industri yang mempunyai multiplier effect, tricklingdown, dan spillout effect paling banyak dan bisa bersinergi dengan local home industry. Kedua, industri ini sumber bahan bakunya tidak pernah habis. Ketiga, dalam industri ini tidak ada istilah over supply, karena karakteristik (yang khas) yang dijual oleh setiap tempat pasti berbeda antar daerah/negara. Keempat, terbukti bahwa industri ini relatif tidak terpengaruh situasi resesi/krisis ekonomi pada suatu negara. Kelima, investasinya relatif lebih kecil. Keenam, melibatkan masyarakat (community based). Ketujuh, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerah di berbagai sektor. Kedelapan, berdaya saing tinggi. Kesembilan, menumbuhkan rasa percaya diri, kebanggaan, tanggungjawab, dan kebanggaan nasional bagi masyarakat. Kesepuluh, pariwisata cukup rentan pula terhadap gangguan internal maupun eksternal, mudah recover bila ada gangguan dengan melakukan media counter yang tepat.
Contoh di Jawa Barat mungkin kurang lebih: Bogor dengan menu botanical garden, Cianjur dengan alam (tracking, mountain bike, hang giding, dll.)/tea plantation, Sukabumi dengan Palabuhanratu (watersport laut), Cimahi dengan kebun tematik, Kota Bandung dengan belanja, kuliner, dan heritage, Kab. Bandung dengan Tangkubanparahu dan alam (light offroad, arung jeram, dll.) di selatan Kota Bandung, Subang dengan Ciater dan Blanakan, Purwakarta dengan watersport dan mancing di Jatiluhur, Garut dengan Cipanas, dan seterusnya. Kota Bandung dijadikan sebagai pusat distribusi untuk wisatawan yang datang, baik melalui udara maupun darat (tol dan kereta api).
Oleh karena itu Jawa Barat, menetapkan atau menguatkan kepariwisataan sebagai core business penting, menyokong, membantu, dan mendorong kota dan daya tarik unggulannya. Dengan demikian, pembangunan di Jawa Barat menjadi lebih fokus, seluruh sektor termasuk infrastruktur pasti dengan sendirinya akan tertata, dimulai dari wilayah-wilayah destinasi, dan itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat. (Penulis adalah Dosen Tetap FE Unpas dan Anggota Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung)** Sumber : klik-galamedia.com